DPRD Kaltim Minta Program Pendidikan Gratis Cakup Seluruh Kebutuhan Siswa

TEKAPEKALTIM – Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat sorotan dari DPRD setempat. Legislator Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai bahwa konsep pendidikan gratis tersebut belum menyentuh akar persoalan pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani masyarakat.

Menurut Husni, masih banyak pelajar di Kaltim yang harus menanggung biaya-biaya tidak langsung seperti pembelian seragam, buku, alat tulis, hingga pungutan tertentu di sekolah.

Ia menegaskan, jika pemerintah daerah benar-benar ingin menghadirkan pendidikan gratis yang berkeadilan, maka semua komponen biaya harus dipertimbangkan.

“Gratispol jangan hanya jadi simbol politik. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar membebaskan mereka dari seluruh beban biaya pendidikan, bukan sekadar SPP,” tegas Husni, Selasa (27/5/2025).

Ia menyebut bahwa pelabelan “gratis” sering kali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana masih banyak siswa yang tidak bisa bersekolah optimal karena keterbatasan ekonomi.

Dalam masa transisi kepemimpinan saat ini, tantangan integrasi kebijakan antarinstansi juga ikut memperlambat realisasi visi tersebut.

“Memang tidak mudah di awal pemerintahan, tapi ini soal komitmen. Jangan sampai program ini hanya menjadi janji tanpa dampak nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, Husni menyoroti efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya masih belum optimal. Ia menyayangkan adanya pembangunan fisik di sektor pendidikan yang tidak berdasarkan kebutuhan mendesak, seperti proyek pagar sekolah atau toilet yang tidak melalui kajian teknis yang matang.

“Fokus anggaran seharusnya diarahkan untuk mendukung kualitas pembelajaran. Kita perlu evaluasi menyeluruh agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk menciptakan akses yang setara dan berkualitas,” jelasnya.

DPRD Kaltim, kata Husni, berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Gratispol agar tidak berhenti pada slogan semata, melainkan benar-benar menjadi solusi konkret bagi persoalan akses pendidikan di daerah.

“Kalau pendidikan memang jadi prioritas, maka Gratispol harus dibangun di atas fondasi yang kuat: menyeluruh, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)