DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan pada Program Unggulan GratisPol dan JosPol dalam RPJMD 2025–2029
TEKAPEKALTIM – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat paripurna ke-15 pada Rabu (28/5/2025) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perubahan signifikan dalam arah pembangunan provinsi yang kini berfokus pada dua program unggulan baru, yakni GratisPol dan JosPol.
Hasanuddin menjelaskan, RPJMD kali ini menggeser paradigma pembangunan dari visi ‘Kaltim Berdaulat’ ke pendekatan yang lebih konkret dan berbasis pelayanan, sesuai dengan janji kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Visi misi baru ini menempatkan program GratisPol sebagai komitmen memberikan pelayanan publik gratis dan optimal, serta JOSPOL yang menekankan pembangunan lokal melalui politik yang inklusif dan partisipatif,” ujar Hasanuddin usai rapat paripurna.
Menurutnya, kedua program ini diharapkan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Kaltim.
“GratisPol harus benar-benar menjadi solusi agar masyarakat bisa mengakses layanan dasar tanpa beban biaya, sementara JOSPOL akan memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan,” tuturnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa implementasi program-program ini memerlukan pengawasan ketat dan kerja sama lintas sektor agar janji-janji pembangunan bisa terwujud secara nyata.
“Kami mengajak masyarakat dan semua stakeholder untuk aktif mengawal pelaksanaan RPJMD agar langkah strategis ini tidak hanya menjadi dokumen, tapi berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sebagai pembuka pembahasan, rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan Kaltim hingga tahun 2029.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. (ADV DPRD KALTIM/Raf)
Tinggalkan Balasan