DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Teguh Dampingi Masyarakat Mahakam Ulu Atasi Ketertinggalan Infrastruktur

TEKAPEKALTIM – Ketertinggalan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi sorotan utama dalam dialog antara Forum Masyarakat Peduli Mahulu dan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam audiensi yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, pada Rabu (28/5/2025), aspirasi warga disampaikan secara langsung, menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi daerah tersebut sejak berdirinya kabupaten pada 2012.

Koordinator forum, Bambang Edi Darma, mengungkapkan kondisi jalan rusak parah, jembatan yang tidak memadai, serta terbatasnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan menjadi hambatan utama yang memperlambat kemajuan Mahakam Ulu.

“Kami sudah lebih dari sepuluh tahun menanti perubahan, tetapi jalan rusak dan akses terbatas masih menjadi kenyataan yang kami hadapi sehari-hari,” ujarnya.

Selain itu, Bambang menyoroti bagaimana kondisi geografis yang sulit membuat program pemerintah, seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis, sulit dirasakan oleh masyarakat di pelosok Mahulu.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, berjanji bahwa lembaga legislatif akan terus berada di garis depan mendukung perjuangan masyarakat Mahakam Ulu.

Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD tidak akan membiarkan daerah perbatasan yang strategis ini terabaikan dan akan mengawal secara penuh proses percepatan pembangunan.

“Mahulu adalah bagian vital dari Kalimantan Timur yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kami akan selalu berpihak pada masyarakat Mahulu dan memastikan aspirasi mereka menjadi prioritas dalam agenda kami,” kata Hasanuddin.

Dia juga menyoroti ketimpangan nyata antara kondisi infrastruktur di Mahulu dengan wilayah perbatasan di negara tetangga yang sudah maju pesat. Angka kemiskinan yang tinggi di Mahulu, mencapai 11,40 persen, menjadi tantangan yang harus segera dituntaskan.

Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan memanfaatkan seluruh mekanisme pengawasan dan penganggaran, termasuk pembahasan perubahan APBD 2026, sebagai langkah konkret untuk memperbaiki akses jalan, jembatan, serta pelayanan dasar bagi masyarakat Mahulu.

“Proses legislasi dan penganggaran kami pastikan berjalan dengan orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas. Kami ingin masyarakat Mahulu benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

DPRD Kaltim juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Hasanuddin menggarisbawahi bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan warga merupakan kunci keberhasilan percepatan pembangunan.

“Mahulu bukan sekadar wilayah pinggiran, melainkan wajah depan negara yang harus dibangun dan dijaga bersama. Kami berkomitmen menjadi mitra sejati masyarakat Mahulu dalam setiap langkah perubahan,” tutup Hasanuddin. (ADV DPRD KALTIM/Raf)