Konektivitas Jadi Kunci Pemerataan, DPRD Kaltim Desak Realisasi Proyek Infrastruktur Secara Nyata

TEKAPEKALTIM – Konektivitas antarwilayah dinilai bukan sekadar persoalan kelancaran mobilitas, tetapi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan akses layanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Kaltim, Alpansyah, yang menyoroti lambannya realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayah tersebut.

Menurut Alpansyah, ketimpangan pembangunan jalan antarwilayah masih menjadi penghambat utama dalam distribusi logistik, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Ia menekankan bahwa konektivitas harus dipahami sebagai elemen vital yang menentukan keadilan pembangunan antarwilayah.

“Bicara konektivitas bukan hanya soal cepat sampai dari titik A ke titik B. Lebih dari itu, ini soal bagaimana membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, memperlancar distribusi barang, dan memastikan layanan dasar bisa menjangkau seluruh wilayah,” tegas Alpansyah, Rabu (28/5/2025).

Ia menilai, banyak rencana pembangunan jalan yang selama ini telah masuk dalam dokumen perencanaan, namun belum menunjukkan progres nyata di lapangan. Kondisi ini menurutnya mengindikasikan lemahnya komitmen eksekusi, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.

“Kita tidak kekurangan rencana, yang kita butuhkan adalah keberanian dan keseriusan untuk mengeksekusinya. Proyek-proyek strategis tidak boleh berhenti sebagai wacana dalam dokumen perencanaan. Harus ada langkah konkret di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah dengan potensi ekonomi besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah dengan akses terbatas seperti Mahakam Ulu dan kawasan perbatasan lainnya.

Alpansyah menekankan pentingnya keberpihakan anggaran untuk wilayah-wilayah tertinggal. Ia menilai jika konektivitas tidak segera dibenahi secara menyeluruh, maka disparitas antarwilayah akan terus melebar dan memperdalam ketimpangan pembangunan di Kaltim.

“Tanpa pemerataan akses, tidak akan ada pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur jalan itu adalah urat nadi pembangunan. Ketika satu daerah tertutup dari akses jalan, maka seluruh potensi ekonomi dan sosialnya juga tertutup,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur agar dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Dengan meningkatkan konektivitas secara adil dan merata, DPRD Kaltim berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan, serta mempercepat integrasi ekonomi di seluruh penjuru provinsi. (ADV DPRD KALTIM/Raf)