TEKAPEKALTIM — Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik berbagi cerita mengenai perannya sebagai penjabat di Bumi Etam saat bersilaturahmi dan berkunjung ke CNN Indonesia (Transmedia Group) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengungkapkan rencananya memaksimalkan potensi ekonomi melalui Buffer Zone sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Akmal menekankan perlunya melibatkan kabupaten dan kota terkait di sekitar IKN untuk menunjukkan keunggulan dan karakteristik unik mereka.
Bahkan, adanya masukan untuk penyelenggaraan kompetisi di Buffer Zone untuk mendorong inovasi dan optimalisasi potensi setempat dirasa menarik. Langkah ini diharapkan akan membuka pintu bagi kolaborasi lebih erat antara IKN dan daerah penyangga.
“IKN sebuah kekuatan baru, tentunya memberikan dampak yang bagus ke mana-mana. Siapa yang paling dekat hubungannya? Yaitu daerah-daerah penyangganya seperti PPU Balikpapan, Paser, Kutai Barat dan Kutai Kartangegara. Saya senang usulan dari Pak Faisal (Kepala Diskominfo Kaltim), kalau perlu kita lakukan kompetisi antar Buffer Zone ini untuk memperlihatkan keunggulannya masing-masing,” cerita Pria asal Sumatera Barat itu.
Menurutnya, minimal daerah-daerah harus segera mempersiapkan diri agar mereka bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN yang saat ini sedang dilakukan.
Pemerintah Provinsi mendorong agar kab/kota yang ada di sekitar IKN segera mengambil langkah sesuai dengan kewenangan dan karakteristik yang mereka miliki untuk memberi dukungan terhadap IKN.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya dukungan infrastruktur dan alokasi ruang yang memadai.
Dalam kesempatan tersebut Akmal secara tegas mengatakan bahwa revisi mendalam pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) di beberapa kabupaten, termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, merupakan langkah krusial untuk memastikan kesuksesan Buffer Zone.
“Mereka (wilayah penyangga IKN) perlu memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Dari alokasi ruang yang hanya 3.3% untuk jasa pemukiman dan perdagangan di Penajam Pasar Utara, kita membutuhkan perubahan cepat. Ini bukan hanya tentang IKN, ini tentang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar,” kata Akmal dengan tekad. (agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar