Wakil Ketua DPRD Kaltim Sebut 100 Hari Pertama Gubernur Lebih untuk Konsolidasi Kebijakan

TEKAPEKALTIM – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memasuki fase kritis di 100 hari awal kepemimpinan mereka. Meski penuh harapan, periode ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan mengintegrasikan visi besar dengan realitas kompleks di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa seratus hari pertama bukanlah waktu untuk mengumbar prestasi instan, melainkan momen konsolidasi kebijakan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program.

Menurutnya, pemerintahan baru sedang menyelesaikan pondasi strategis melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi kerangka utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Seratus hari ini lebih banyak diisi dengan proses adaptasi dan sinkronisasi visi. Dokumen RPJMD yang kini tengah disusun adalah kunci agar arah pembangunan tidak terpecah dan program prioritas dapat terarah dengan baik,” ungkap Ananda, Senin (26/5/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi fokus utama, harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesenjangan antara rencana dan hasil di lapangan.

Dalam kerangka pengawasan legislatif, DPRD Kaltim secara aktif menyoroti implementasi program unggulan seperti GRATISPOL dan JOSPOL. Ananda menegaskan bahwa legislatif berperan sebagai mitra strategis sekaligus pengawas yang siap memberikan apresiasi maupun koreksi demi memastikan kualitas layanan publik.

“Kami menghargai setiap langkah positif, tetapi kami juga akan memberikan masukan konstruktif bila ada kendala yang menghambat pencapaian target,” katanya.

Ketika ditanya mengenai dinamika kecepatan kerja pemerintahan baru, Ananda memilih untuk melihatnya secara pragmatis. Dijelaskan, efektivitas pemerintahan bukan hanya soal kecepatan, melainkan kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan dan transparan.

“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur membawa harapan besar, tapi menjalankan pemerintahan yang efektif memerlukan kerja sama yang solid, sistem yang kuat, dan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tantangan riil di lapangan,” ujarnya.

Ananda pun mengajak seluruh elemen masyarakat, birokrasi, dan legislatif untuk terus berkolaborasi, agar proses transisi ini mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya ambisius secara wacana, tetapi juga nyata manfaatnya bagi warga Kaltim. (ADV DPRD KALTIM/Raf).