TEKAPEKALTIM — Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi padat proyek data desa presisi di Kalimantan Timur (Kaltim). Diketahui, ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim lantaran bekerja dengan baik.
Namun, apa yang dipertanyakan Akmal adalah kesamaan data untuk seluruh wilayah, baik di tingkat daerah mau pun di tingkat nasional.
“Memang kemarin ketika saya mulai bertugas, saya menanyakan data-data apa yang sudah kita miliki. Saya apresiasi Kominfo sudah punya dashboard data yang bagus. Kita bisa melihat forecasting ke depan,” tutur Akmal di Samarinda, Kamis (09/11).
“Cuma persoalannya adalah, apakah data yang kita miliki ini sudah sama belum dengan yang dimiliki kabupaten. Sudah sama belum data yang dimiliki oleh desa..? Kalau tidak sama, nanti kita akan berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus ada kesamaan data antara desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.”
Sebelumnya, sang Birokrat ini berkunjung ke Kutai Barat (Kubar) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di sana, mereka mendapati keluhan yang katanya, ada puluhan ribu warga tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Mohon maaf ya saya harus katakan, seringkali kita berbeda cara pandang. Kemarin contoh paling rill. Saya kemarin mendampingi Pak Presiden ke Kutai Barat. Pak Bupati mengatakan, ada sekian puluh ribu warga yang tidak mendapatkan KTP karena tidak mendapatkan surat keterangan pindah dari daerah asalnya,” ungkap Akmal.
“Saya langsung melaksanakan rakor kemarin, ternyata tidak sebesar itu. Saya dari awal meyakini tidak mungkin sebesar itu. Karena kita tahu kinerja pencatatan sipil kita sudah bagus. Tetapi sekali lagi berita ini sudah sampai kepada pimpinan. Sebagai staf, saya harus melakukan klarifikasi,” tambahnya dengan tegas.
Akmal kemudian bilang, jika pejabat publik sampaikan data tanpa bukti, maka sulit melahirkan perbaikan untuk masa-masa mendatang, khususnya di Benua Etam. Lantaran itu, Akmal sekali lagi mengajak setiap wilayah memiliki data yang sama dan sebisa mungkin data tersebut valid atau jelas.
“Nah kalau ini berjalan terus, pejabat publik menyampaikan datanya tanpa evidensi (bukti) yang jelas, ini membuat kita akan repot ke depan. Makanya buat saya, penting ada kesamaan data dulu, antara provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa,” tutur Akmal.
“Kalau di desa memang ada 10 rumah-rumah tidak layak huni, di mana titiknya, siapa orangnya, siapa kepala keluarganya, kemudian bagaimana kondisinya. Harus jelas,” serunya.
Akmal menekankan betapa pentingnya kesamaan atau integrasi data tersebut karena akan berdampak pada kebijakan ekonomi hingga di tingkat nasional.
“Data itu harus sama juga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga juga sama dengan nasional. Agar apa? Agar uang yang kita miliki di tingkat nasional (APBN), APBD, bisa kita gunakan secara tepat sasaran. Nah kita butuh data itu,” imbuh Akmal.
“Itulah kemarin kita lakukan pendekatan data desa presisi. Nanti saya akan rilis. Saya sekarang belum mau menyampaikan. Karena saya sudah laksanakan dulu waktu saya Pj di Sulawesi Barat. Bukan Cuma itu saja, bahkan sekarang hampir 33 kabupaten sudah melaksanakan di Indoensia,” terangnya. (agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar