TEKAPEKALTIM — Rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, digelar oleh tiga menteri kabinet Jokowi, Minggu (17/9).
Rapat koordinasi menteri di Hotel Marriott Batam itu berlangsung selama empat jam. Usai rapat, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia segera menyampaikan hasilnya kepada awak media.
Dalam konferensi pers tersebut juga didampingi oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Hari ini kita melakukan rapat teknis terkait dengan dinamika investasi Pulau Rempang,” ungkap Bahlil pada Minggu (17/9).
“Alhdamulillah kami sudah melakukan beberapa kesepatakan, yang akan dibicarakan dengan rakyat,” tambahnya.
Salah satunya, beber Bahlil, adalah proses penanganan Rempang yang harus dilakukan dengan cara baik.
“Kita harus tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang sudah secara turun temurun di sana, nanti kita komunikasi lagi dengan baik dan layak kepada warga,” tandas Bahlil.
Masalahnya, menurut Bahlil, tidak hanya berkaitan dengan warga yang berada di Pulau Rempang yang secara turun temurun.
Tetapi, ada juga ditengarai beberapa oknum orang yang membangun usaha di Pulau Rempang. “Yang persoalan ini izin mereka sudah dicabut, ini butuh penanganan khusus,” tandasnya.
Setelahnta, pihak kementerian akan melakukan rapat secara rutin tiap pekan guna menyelesaikan masalah Rempang ini.
“Kepala BP Batam, Gubernur Kepri, dan saya sudah bersepekatan setiap minggu rapat,” ujar Bahlil.
Dirinya juga mengungkapkan soal keamanan akan tetap dilakukan tetapi secara soft. “Urusan keamanan Wakapolri menjamin, akan dilakukan secara soft.”
Bahlil meyakinkan bahwa investasi ini untuk kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. (*)
Komentar