TEKAPEKALTIM — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris menuntut adanya kemandirian fiskal bagi Kota Bontang.
Tuntutan ini dilontarkan lantaran postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang masih didominasi oleh dana transferan dari pusat.
Berdasarkan neraca keuangan, pendapatan daerah Kota Bontang hanya sekitar Rp 240 miliar sedangkan pendapatan dari dana transfer pusat mencapai Rp 1,9 triliun.
Menurut Agus, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemungutan retribusi seharusnya bisa kerja maksimal menyetor pendapatan ke daerah.
Pria yang akrab disapa AH itu menyebut ketergantungan daerah terhadap pusat tak bisa diharapkan terus menerus, olehnya pemkot tak boleh lengah dengan subsidi dari pusat yang bertahun-tahun dinikmati.
“Kita tak bisa mandiri secara fiskal kalau begini terus. Jangan terlena, di 2019 kita pernah defisit karena dana transfer pusat berkurang. Jangan kejadian serupa terjadi lagi,” ungkap Politisi Gerindra itu.
Namun sayangnya, kata AH, Bapenda masih berkutat dengan pendapatan lama, seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan, jalan BPHTB, dan PBB P2.
“Bapenda harusnya berinovasi terus. Bagaimana supaya PAD itu meningkat. Apalagi pajak sarang burung walet juga realisasinya masih minim,” urai dia.
Lebih lanjut AH juga menyarankan agar pemerintah melirik gagasan yang menyangkut sektor wisata yang dianggap mampu menjadi lahan penambah pendapatan asli daerah Kota Bontang. (Adv/Dprdbontang)
Komentar