Demo Soroti Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul, DPRD Kaltim Desak Penegakan Hukum

TEKAPEKALTIM – Aksi demonstrasi yang digelar hari ini menyoroti aktivitas penambangan ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul). Massa menuntut penegakan hukum atas penambangan oleh oknum-oknum tertentu di lahan yang sejatinya diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para pendemo. Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai hutan pendidikan, dan aktivitas tambang di dalamnya melanggar aturan yang berlaku.

“Para pendemo menyuarakan sesuatu yang benar. Kita sepakat bahwa penegakan hukum harus dilanjutkan dan dikawal,” ujar Sarkowi, Rabu (30/4/2025).

Sarkowi mengungkapkan bahwa pihak Unmul, termasuk Fakultas Kehutanan sebagai pengelola KHDTK, telah melaporkan kasus ini ke Gakkum KLHK dan Polda.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan dalam pengelolaan KHDTK, termasuk peningkatan fasilitas, SDM, dan dukungan anggaran.

Lebih lanjut, Sarkowi menyoroti lemahnya pengawasan tambang di Kaltim. Ia menyebut bahwa meski kewenangan kini berada di pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan dan berkoordinasi.

“Bayangkan, izin tambang di Kaltim sangat banyak, tapi inspektur tambangnya hanya sekitar 30 orang. Pemerintah pusat harus menambah jumlahnya dan mendukung dari sisi sarana,” tegasnya. *Raf (ADV DPRD KALTIM)