TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Legislator Kaltim Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran demi Keadilan Pembangunan

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono. (TEKAPEKALTIM/Raf).

TEKAPEKALTIM — Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas pembangunan daerah, DPRD Kalimantan Timur kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah. Bukan semata persoalan teknis, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sebagai ujian integritas pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyatakan bahwa setiap program yang dibiayai dari APBD harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Ia menekankan, akar dari tata kelola pemerintahan yang dipercaya publik terletak pada keseriusan dalam mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab.

“Kalau anggaran itu tidak dikelola dengan jujur dan tepat, maka hasil pembangunan pun akan timpang. APBD bukan cuma angka, tapi cerminan keberpihakan pemerintah,” ujarnya, Kamis (2/05/2025).

Sugiyono menyoroti masih adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan anggaran di lapangan. Ia menyebut, program-program yang seharusnya menjawab kebutuhan warga kadang justru tersendat akibat kelalaian perencanaan atau bahkan indikasi penyalahgunaan.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD bukan hanya soal prosedur, tetapi bagian dari tanggung jawab moral terhadap konstituen.

“Kami tidak cukup hanya menyetujui dokumen anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan implementasinya tidak melenceng dari tujuan awal,” tegasnya.

Lebih jauh, Sugiyono mengajak masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Ia meyakini, kontrol publik yang aktif dapat menjadi tameng pertama dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

“Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan yang dipublikasikan, tapi bagaimana warga bisa ikut menilai apakah anggaran itu sudah memberi dampak nyata atau belum,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada cara daerah mengelola anggarannya. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari besarnya belanja, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah harus menjaga kepercayaan itu. Dan kami di DPRD akan terus berada di garis depan untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat,” tutup Sugiyono. *Raf (ADV DPRD KALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini