DPRD Kaltim Ingin Samarinda Dapat Anggaran Sesuai Beban Sebagai Ibu Kota

TEKAPEKALTIM – Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda menanggung beban besar dalam hal pelayanan publik, mobilitas masyarakat, hingga permasalahan infrastruktur. Namun sayangnya, anggaran yang dialokasikan dari tingkat provinsi dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab yang harus dipikul kota ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyoroti minimnya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk Kota Samarinda. Dalam sebuah forum diskusi legislatif, ia menyampaikan bahwa beban kota sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi tidak diimbangi dengan bantuan keuangan yang layak.

“Banyak masalah Samarinda ini bukan muncul sendiri, tapi dampak dari aktivitas provinsi. Sayangnya, dari sisi anggaran kita masih seperti daerah pinggiran,” kata Darlis, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, masalah seperti banjir, kemacetan, dan tekanan terhadap fasilitas umum semakin berat seiring bertambahnya penduduk dan aktivitas. Bahkan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda terus meningkat, itu belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Darlis juga menyebut bahwa banyak program pembangunan di Samarinda sudah diarahkan ke hal-hal yang mendasar dan progresif, seperti perbaikan jalan, pengendalian banjir, dan digitalisasi layanan publik. Tapi semua itu akan sulit berjalan maksimal jika dukungan dari pemerintah provinsi masih minim.

Ia berharap ke depan ada perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran, terutama dalam skema Bantuan Keuangan Daerah (BKD). Ia menyarankan agar pertimbangan tidak hanya berdasarkan jumlah desa atau luas wilayah, melainkan juga melihat fungsi strategis dan beban operasional suatu daerah.

“Kalau tolok ukurnya masih sama, kota seperti Samarinda akan terus ketinggalan dari sisi anggaran. Padahal aktivitas utama pemerintahan dan ekonomi semua ada di sini,” tambahnya.

DPRD Kaltim, tegas Darlis, akan terus mendorong agar kebijakan anggaran provinsi lebih berpihak pada daerah yang punya tanggung jawab besar. Baginya, memperkuat Samarinda berarti memperkuat Kaltim secara keseluruhan.

“Kalau pusat provinsi saja dibiarkan jalan sendiri, bagaimana bisa kita bicara pemerataan pembangunan?” tutupnya. *Raf (ADV DPRD KALTIM)