Ormas Terindikasi Premanisme Dinilai Ganggu Stabilitas Daerah, Perlu Tindakan Tegas dan Pembinaan

TEKAPEKALTIM – Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terlibat dalam praktik premanisme mulai menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain dianggap mengganggu ketertiban umum, aktivitas sebagian kelompok ini juga dinilai berpotensi merusak iklim investasi di daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai perlu ada langkah tegas sekaligus pendekatan persuasif terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari fungsinya sebagai elemen sosial. Ia menyebut, ormas seharusnya menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan sumber masalah baru dalam kehidupan masyarakat.

“Peran ormas sangat penting jika dikelola dengan benar. Namun jika beralih menjadi alat intimidasi atau tekanan yang mengarah ke premanisme, tentu ini harus segera ditindak dan dibina,” ujar Sapto.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap ormas tidak hanya cukup melalui regulasi, tetapi juga memerlukan kerja sama lintas lembaga dan pendekatan sosial yang konsisten.

Sapto juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang mampu memetakan dan menangani ormas-ormas yang berpotensi menimbulkan konflik atau kerawanan keamanan.

“Pembinaan terhadap ormas harus dilakukan secara merata, karena mereka berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Pemerintah harus hadir sebagai pengarah, bukan hanya sebagai penindak,” tuturnya.

Menurut Sapto, ancaman yang ditimbulkan oleh ormas yang menyimpang tidak hanya berdampak pada keamanan lokal, tetapi juga bisa menghambat masuknya investor karena menciptakan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap rasa aman.

Ia berharap, dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat, keberadaan ormas di Kaltim bisa dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menjadi mitra dalam pembangunan dan penjaga harmoni sosial. *RAF (ADV DPRD KALTIM)