DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan dan Alat Berat Perusahaan Demi Tingkatkan PAD

TEKAPEKALTIM — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perpajakan, terutama dari kendaraan operasional dan alat berat milik perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti masih banyaknya kendaraan perusahaan yang beroperasi di Kaltim namun masih menggunakan plat nomor dari luar daerah, seperti B (Jakarta) dan L (Surabaya). Akibatnya, pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah Kaltim, melainkan ke daerah asal kendaraan.

“Pajak kendaraan itu mestinya masuk ke Kaltim, bukan ke daerah asal pelat. Kalau perusahaan beroperasi di sini, kendaraannya ya harus berpelat KT,” ucap Guntur, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. DPRD pun mendorong agar perusahaan segera melakukan balik nama kendaraan ke pelat KT, sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tak hanya kendaraan operasional, Guntur juga menyoroti potensi pajak dari alat berat yang hingga kini masih belum tergali optimal. Banyak alat berat di lapangan belum terdata, sehingga luput dari perhitungan pajak daerah.

“Banyak alat berat yang belum tercatat dengan baik. Kami bersama Bapenda akan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri potensi itu,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan PAD dari sektor ini akan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan yang sering mengalami kerusakan akibat lalu lintas kendaraan berat.

“Kalau pajak kendaraan masuk ke daerah, maka pemerintah bisa maksimalkan perbaikan jalan. Itu dampaknya nyata bagi masyarakat,” jelas legislator asal Kutai Kartanegara ini.

DPRD Kaltim melalui Komisi II berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna menggali seluruh potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. (ADV DPRD KALTIM/Raf)