Salehuddin: Penanganan Sampah Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Perlu Partisipasi Kolektif Warga

TEKAPEKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah di wilayah perkotaan tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, penanganan yang efektif hanya dapat tercapai jika masyarakat ikut terlibat secara aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar mengikuti kegiatan sesaat atau seremonial.

“Upaya ini tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah sebagai pelaksana. Perubahan yang kita harapkan harus menjadi budaya bersama, dan itu butuh keterlibatan warga sejak dari rumah tangga,” ujar Salehuddin, Jum’at (13/6/2025).

Ia menilai, selama ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sporadis dan belum didorong oleh sistem yang mendukung keterlibatan jangka panjang.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah memberikan insentif baik dalam bentuk fasilitas, dukungan program, maupun penghargaan lingkungan untuk memotivasi partisipasi warga.

Namun, insentif ini bukan semata soal materi, melainkan tentang bagaimana menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Jika masyarakat merasa dilibatkan dan ada manfaat langsung yang mereka rasakan, maka semangat gotong royong bisa tumbuh kembali,” tuturnya.

Salehuddin juga menyinggung pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah dan pemilahan sejak dari sumber.

Ia melihat model ini sebagai pendekatan yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi baru di tengah masyarakat.

Ia memberikan contoh sejumlah inisiatif lokal di beberapa kabupaten/kota yang berhasil membangun sistem bank sampah dengan melibatkan ibu rumah tangga, pemuda, dan pelaku UMKM.

“Ketika warga diberi ruang untuk berperan, mereka tidak hanya menjaga lingkungannya, tapi juga membuka peluang usaha dari hal yang sebelumnya dianggap tak bernilai,” jelasnya.

Lebih jauh, Salehuddin mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah yang tidak tertangani bisa memicu berbagai penyakit, terutama di wilayah padat penduduk.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas instansi dalam merancang program yang terintegrasi melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan untuk membangun kesadaran sejak dini di sekolah-sekolah.

“Langkah kecil seperti memilah sampah atau mendaur ulang bisa memberi dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Tapi butuh sistem dan kepemimpinan yang menggerakkan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)