Dorong Ekonomi Inklusif, Legislator Soroti Tantangan Ketenagakerjaan di Kaltim

TEKAPEKALTIM – Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menyongsong babak baru dalam pembangunan nasional, menyusul penetapan wilayah ini sebagai bagian dari kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam proses transformasi besar ini, isu ketenagakerjaan dinilai menjadi salah satu aspek paling krusial yang perlu segera ditangani secara serius.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan bahwa perluasan kesempatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tak akan bermakna optimal jika tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang seimbang dan berkelanjutan.

“Pembangunan manusia memang penting, tetapi peluang kerja yang relevan dan layak adalah penguat utama agar SDM kita benar-benar produktif,” ujarnya dalam keterangan terpisah.

Transformasi ekonomi yang sedang digagas melalui proyek Superhub Nusantara konsep yang melekat pada IKN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi masa depan Indonesia memerlukan kesiapan menyeluruh, khususnya di sektor tenaga kerja.

Syarifatul menilai bahwa arah kebijakan dalam RPJMD dan RKPD mendatang harus mencerminkan kebutuhan strategis ini.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan investasi. Program-program seperti pendidikan gratis untuk jenjang menengah dan perguruan tinggi yang direncanakan mulai berjalan tahun depan, menurutnya merupakan langkah positif.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus ditopang dengan ekosistem kerja yang mampu menyerap lulusan secara maksimal.

“Kita tidak ingin mencetak generasi yang siap bersaing, tapi tidak punya tempat untuk berkontribusi. Pembangunan ekonomi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok,” tegasnya.

Syarifatul juga menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilainya mulai selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Dia pun mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara investasi besar dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

Ia mendorong agar pemerintah daerah tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi sosial-ekonomi yang kokoh.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan sektor publik diharapkan menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di Benua Etam.

“Jika ketiganya bergerak seiring, kita tidak hanya menciptakan ekonomi yang tumbuh, tapi juga memastikan masyarakat Kaltim menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di tanahnya sendiri,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)