Kebijakan Ketenagakerjaan Dinilai Belum Menjawab Akar Masalah Pengangguran di Kaltim

TEKAPEKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada tantangan serius dalam hal penyediaan lapangan kerja yang layak, meski berbagai program pembangunan mulai digulirkan di awal masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan pengangguran yang dinilainya belum ditangani secara substansial.

Menurutnya, banyak kebijakan yang masih bersifat seremonial dan belum menyentuh inti persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama generasi muda pencari kerja.

“Selama ini kita terlalu sibuk dengan proyek dan program, tapi minim evaluasi terhadap efektivitasnya. Pengangguran tidak cukup diatasi dengan pelatihan massal jika tidak sesuai kebutuhan pasar kerja,” ujarnya, Minggu (15/6/2025).

Damayanti mengkritisi pendekatan pembangunan yang lebih banyak menonjolkan infrastruktur fisik, namun belum diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia secara terencana.

Ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Fokusnya jangan hanya pada seberapa banyak program diluncurkan, tapi apakah program itu berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat. Ini yang sering luput,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, sektor industri, dan lembaga pelatihan agar menghasilkan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sebba, tanpa interkoneksi tersebut, lulusan hanya akan menambah antrean pengangguran terdidik.

Lebih jauh, Damayanti menyoroti risiko sosial yang muncul jika isu ketenagakerjaan tidak ditangani secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi bisa menjadi malapetaka jika tidak diimbangi dengan kesiapan pasar kerja.

Ia pun mendorong Pemprov Kaltim untuk menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas dalam agenda strategis pembangunan. Pemerintahan yang berpihak harus berani menyusun kebijakan yang solutif, terukur, dan berbasis data.

“Jika ingin pembangunan kita inklusif dan berkelanjutan, maka penyediaan lapangan kerja yang berkualitas tidak bisa lagi diperlakukan sebagai isu sampingan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)