Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran Infrastruktur Pedalaman Kukar

TEKAPEKALTIM – Persoalan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencuat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai minimnya alokasi dana untuk perbaikan dan peningkatan akses jalan di daerah-daerah terpencil masih menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi kawasan tersebut.

Menurut Salehuddin, kebutuhan anggaran untuk membenahi infrastruktur dasar seperti peninggian dan perbaikan jalan di wilayah hulu Kukar mencapai angka puluhan miliar rupiah.

Namun, realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru sangat terbatas, bahkan belum mencapai setengah dari total kebutuhan yang diusulkan.

“Kalau kebutuhannya mencapai Rp50 miliar tapi yang dialokasikan hanya sekitar Rp20 miliar, tentu ini jauh dari cukup. Ketimpangan anggaran seperti ini memperlambat upaya membuka akses wilayah dan meningkatkan konektivitas,” ujar Salehuddin, Minggu (15/6/2025).

Ia menilai bahwa keterbatasan anggaran bukan hanya berdampak pada tertundanya pembangunan fisik, tetapi juga berimbas langsung pada sektor ekonomi masyarakat setempat.

Akses jalan yang tidak layak menyebabkan distribusi barang menjadi terhambat, biaya logistik membengkak, dan harga barang kebutuhan pokok pun ikut naik.

Lebih dari itu, keterbatasan fiskal daerah seharusnya tidak menjadi alasan untuk terus membiarkan wilayah-wilayah pedalaman terpinggirkan.

Salehuddin mendorong agar perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan, mengingat wilayah pedalaman juga menyumbang kontribusi ekonomi melalui sektor pertanian dan perkebunan.

“Potensi wilayah hulu besar, tapi kalau infrastruktur dibiarkan tertinggal, bagaimana bisa berkembang maksimal? Pemerintah harus punya keberpihakan anggaran yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar Pemkab Kukar maupun Pemprov Kaltim lebih agresif mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui skema pembiayaan dari pemerintah pusat atau lembaga keuangan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), agar ketergantungan pada APBD tidak menjadi hambatan terus-menerus.

Salehuddin pun menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek di pusat kota, tetapi juga dari sejauh mana daerah-daerah terpencil mendapatkan porsi yang layak dalam distribusi anggaran. (ADV DPRD KALTIM/Raf)