Ketimpangan Pendidikan di Kaltim Dinilai Masih Tinggi, Pemprov Didesak Lebih Proaktif

TEKAPEKALTIM – Akses pendidikan yang belum merata di Kalimantan Timur kembali menuai perhatian. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai ketimpangan layanan pendidikan antardaerah menjadi tantangan serius yang belum ditangani secara sistematis.

Menurut Darlis, hingga kini masih banyak daerah di Kaltim yang tertinggal dalam hal kesiapan infrastruktur, tenaga pendidik, serta akses terhadap program pendidikan alternatif.

Salah satunya terlihat dari belum meratanya pelaksanaan inisiatif pendidikan berbasis komunitas seperti program Sekolah Rakyat, yang baru berjalan di ibu kota provinsi.

“Kita melihat hanya Samarinda yang siap menjalankan program ini. Sementara sembilan daerah lainnya belum memenuhi standar yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan layanan pendidikan masih sangat mencolok,” ujar Darlis, Minggu (15/6/2025).

Ia menekankan bahwa kesenjangan ini bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi juga menyangkut kapasitas daerah dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Ketidaksiapan ini pada akhirnya memperlebar jarak antara wilayah perkotaan dan pedalaman dalam hal akses pendidikan yang layak.

Padahal, lanjut Darlis, program seperti Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi.

Namun potensi tersebut tidak akan berarti jika hanya segelintir wilayah yang mampu menjalankannya. Ia pun menyoroti perlunya peran lebih aktif dari Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam mendorong kesiapan daerah-daerah lain agar dapat mengakses program yang sama.

Pendampingan teknis, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga dinilai krusial agar inisiatif pendidikan alternatif tidak berjalan sporadis dan eksklusif.

“Pemprov seharusnya tidak bersikap pasif. Harus ada upaya nyata untuk mendorong semua kabupaten dan kota agar bisa menyusul. Jangan biarkan satu-dua daerah berjalan sendiri, sementara yang lain tertinggal dalam diam,” tegasnya.

Darlis juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemensos dan Kemendikbud, agar pelaksanaan program pendidikan nonformal bisa lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Ia berharap, dengan dukungan lintas sektor dan penguatan peran provinsi, ketimpangan pendidikan di Kaltim bisa ditekan secara bertahap.

“Kita butuh strategi jangka panjang, bukan solusi tambal sulam. Pendidikan itu hak semua warga, bukan hak eksklusif wilayah tertentu,” tutupnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)