Fadly Himawan Tekankan Pemerataan dalam Kebijakan Pendidikan Gratis

TEKAPEKALTIM – Kebijakan bantuan pendidikan yang tengah digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat dukungan dari DPRD, namun juga disertai catatan kritis. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menekankan bahwa tujuan utama dari program pendidikan gratis seharusnya bukan semata-mata soal pembebasan biaya.

Lebih dari itu, pentinu memastikan seluruh anak di Kaltim terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan.

“Esensinya bukan hanya soal gratis atau tidaknya, tapi bagaimana kebijakan ini mampu menghapus hambatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Kita harus pastikan semua anak, baik di perkotaan maupun pelosok, bisa merasakan manfaat yang setara,” ujar Fadly, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, berbagai tantangan struktural yang dihadapi pelajar dari daerah terpencil dan keluarga prasejahtera belum sepenuhnya terjawab hanya dengan menggratiskan biaya sekolah atau menyediakan bantuan atribut pendidikan.

Ada dimensi yang lebih luas, seperti kualitas fasilitas, ketersediaan guru, dan akses transportasi, yang juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Fadly menambahkan, kebijakan pendidikan yang inklusif harus didesain berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan semata kebijakan populis yang berbasis angka atau citra.

Ia mendorong adanya pemetaan kondisi pendidikan secara menyeluruh agar program bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

“Kalau kita ingin program ini berdampak, maka distribusi manfaatnya harus adil. Anak-anak dari desa terpencil jangan dibiarkan jadi penonton ketika bantuan lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan,” tuturnya.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga pendidikan, agar pendekatan yang diambil tidak terfragmentasi.

Fadly menyebut pendidikan sebagai jantung pembangunan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan visi jangka panjang.

“Ini bukan soal proyek seragam gratis. Ini soal memastikan anak-anak Kaltim, siapa pun mereka, punya peluang yang sama untuk maju,” tegasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)