Bontang — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dalam penanganan banjir.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Melalui, peningkatan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan pembebasan lahan untuk pembuatan polder.
“Masalah utama di Bontang adalah banjir dan kebakaran. Saya meminta Pemkot untuk memaksimalkan anggaran penanggulangan banjir, sambil menunggu finalisasi anggaran 10 persen APBD untuk banjir di Kemenkumham,” katanya, Senin (29/7/2024).
Selain itu, AH sapaan akrabnya juga menyoroti kerugian materiil dan non-materiil akibat banjir yang sering terjadi.
Untuk mengatasi hal ini, Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan sungai. Dan melakukan evaluasi rutin terhadap program penanganan banjir yang sudah berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang lebih efektif.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran penanganan banjir, dengan laporan yang jelas dan akuntabel kepada masyarakat.
“Dengan langkah konkret dan pengawasan bersama antara legislatif dan eksekutif, penanganan banjir akan lebih maksimal,” tandasnya. (Adv)
Komentar