KALTIM — Produksi padi di Bumi Etam memiliki perbedaan signifikan antara kabupaten/kota. Hal itu ditunjukkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, termasuk produksinya di berbagai wilayah mengalami penurunan.
BPS Kaltim merilis angka produksi padi di Kabupaten (Kab) Paser pada tahun 2020 sebanyak 5.236.575 ton, 2021: 5.197.206 ton dan 2022: 4.820.266 ton.
Untuk, Kutai Barat pada 2020: 119.922 ton 2021: 202.146 ton, dan tahun 2022: 128.477 ton. Sementara itu di Kutai Kartanegara 2020: 110.940,44 ton, 2021: 104.441,83 ton dan 2022: 105.025,70 ton
BPS juga memperlihatkan turunnya produksi padi secara signifikan di Kutai Timur. Pada 2020 berhasil memproduksi, 17.078,56 ton, sementara di 2021: 13.119,61 ton, dan 2022: 12.076,25 ton.
Selanjutnya di Kabupaten Berau, 2020: 23.512,73 ton, 2021: 22.364,87 ton dan 2022: 21.315,98 ton. Di Penajam Paser Utara atau PPU tahun 2020 berhasil memproduksi padi 47.018,03 ton, 2021: 42.130,12 ton dan 2022: 45.160,69 ton
Mahakam Ulu, tahun 2020: 1.081,75 ton, 2021: 932,09 ton, dan 2022: 489,42 ton. Untuk Kota Balikpapan, 2020: 419,57 ton, 2021: 354,13 ton, dan 2022: 302,10 ton.
Kota Samarinda pada tahun 2020: 8.651,61 ton, 2021: 6.988,91 ton dan 2022: 5.492,34 ton. Kota Bontang, 2020: 326,86 ton, 2021: 352,88 ton dan, 2022: 255,43 ton.
Dari data rilisan BPS ini, tampak produksi padi di Bumi Etam mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan produksi, sementara yang lainnya mengalami peningkatan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno angkat bicara. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya mendorong agar produksi pangan di Kaltim kembali membaik.
Dikemukakannya, untuk melakukan hal tersebut, diperlukan komunikasi intens dan terintegrasi antar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kaltim. Dirinya mencontohkan, setiap wilayah yang tidak produktif, kembali harus terpakai.
“Kita benar-benar harus maksimal menanggapi masalah ini. Karena kebutuhan terus bertambah, sementara pangan berkurang. Sebagai salah satu langkahnya adalah mendorong OPD terkait untuk melakukan upaya serius,” ungkap Agiel, Kamis (1/1).
“Karena, produksi padi itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca dan teknologi pertanian. Tidak hanya itu, juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Kan enak kalau kita mengatasi masalah ini dengan cukupnya anggaran. Ya kita kasih 5 persen APBD misalnya dalam membangun food estate,” tambahnya menerangkan.
Tidak lupa Agiel mencontohkan salah satu sikap perusahaan yang membuat dirinya amat kecewa, yaitu PT. Wira Inova Nusantara (WIN) terkait penyelesaian masalah penyerobotan lahan perkebunan seluar 430 Ha di Desa Kerayaan, Kabupaten Kutai Timur yang tidak menunjukkan itikad baik kepada masyarakat.
“Ada lahan 430 Ha di Desa Kerayaan dicaplok PT WIN. Itu kan tanah warga, tapi warga sendiri tidak diberi untung. Nah, di situ kan warga bisa produksi kebutuhan pangannya, tapi lagi-lagi perusahaan tidak berniat baik,” ucap Agiel.
Legislator PDIP itu mengaku pihaknya bakal mengawal masalah ini agar masyarakat diberi pembagian yang layak. Ia juga menyatakan, bahwa investasi bukan persoalan bagi pihaknya, namun tetap harus menguntungkan rakyat.
“Kita tetap berusaha mengatasi masalah ini. Kita akan terus berupaya memfasilitasi masyarakat karena tidak ada upaya baik yang dilakukan pihak perusahaan. Kami akan selalu mendampingi hingga warga mendapatkan haknya,” tandas Agiel.
“Kita tidak anti investasi, tetapi warga juga harus untung. Itu intinya,” tutup Agiel. (*)
Komentar