TEKAPEKALTIM — Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Pertamina mengkaji ulang kebijakan quota/jatah atau jumlah yang ditentukan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Benua Etam.
Menurutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung pasti membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar guna menunjang operasional alat-alat berat di sana.
Terlebih lagi, ujarnya, Kaltim saat ini tidak saja menjadi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) abstraktif dan mineral, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara, tapi juga perkebunan.
“Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti SKK Migas dan Pertamina,” ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu
Hal itu ditegaskan Akmal Malik usai menghadiri Rapat Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin (27/11).
“Saya juga meminta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama,” kata Akmal Malik, sekaligus menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim terkait upaya Pemerintah Provinsi Kaltim mengatasi antrean BBM di banyak SPBU.
One fix policy for all menurut Akmal, yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat. Sebab lanjutnya, Kaltim tidak sama dengan daerah lain di Indonesia.
“Kaltim tidak sama dengan Jawa, tidak sama dengan Sumatera,” sebutnya.
Bahkan Kaltim dengan sesama provinsi di Kalimantan pun tidak sama, apakah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Utara.
“Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Terhadap kondisi yang sudah cukup lama berlangsung, Akmal menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui instansi terkait terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasinya. (agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar