TEKAPEKALTIM — Anggota DPRD Bontang, Rustam, angkat bicara dan memberi peringatan kepada pemerintah agar tidak lengah atas kondisi keuangan daerah yang gemuk 2 tahun terakhir.
Karena bagi Rustam, ancaman badai fiskal bisa-bisa akan terjadi di Kota Taman usai PT Badak LNG mogok operasi.
Perusahaan konsorsium itu rencananya tidak lagi mengelola gas alam cair. Sampai sekarang pun belum diketahui nasib setelah perusahaan diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lantaran itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dituntut agar segera melahirkan inovasi guna menciptakan kemandirian fiskal.
Alasannya, kata Rustam, apabila Bontang tidak lagi mengelola gas jatah Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini berjumlah fantastis, akan terpangkas.
“Kita tak bisa berleha-leha, sekarang sudah diprediksi Badak LNG akan ditutup. Lantas, bagaimana nasib Bontang selanjutnya,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam kepada wartawan baru-baru ini.
Rustam mengatakan, saat ini pemerintah hanya menanti rencana pemerintah pusat dalam pengelolaan aset-aset usai Badak tak lagi berkuasa.
Makanya, sudah semestinya Pemkot siaga mencari alternatif pendapatan lain, yang tidak lagi bergantung pada DBH.
Sampai saat ini, harapan Kota Taman itu bisa mandiri secara fiskal sepertinya masih jauh panggang dari api.
Pasalnya, pendapatan daerah masih didominasi dari dana transfer pusat sekitar 88 persen. Dari Rp 2,5 triliun pendapatan, hanya 12 persen dari hasil pungutan Pemkot Bontang. Bahkan, nilai itu merosot dari tahun lalu yang mencapai 14 persen menyumbang ke APBD Bontang.
Tak heran DPRD Bontang menyebut pendapatan yang gemuk saat ini bukan karena kerja keras pemerintah daerah, melainkan ‘hadiah’ dari pusat untuk daerah pengolah dan penghasil Sumber Daya Alam (SDA). (adv/dprdbontang)
Komentar