DPRD Kaltim Fokus Tingkatkan Profesionalisme dalam Pengelolaan Perusda, Singkirkan Intervensi Politik

TEKAPEKALTIM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan daerah (Perusda) dengan pendekatan profesional tanpa pengaruh politik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi yang menyasar Perusda di berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, migas, kehutanan, pertanian, perkebunan, hingga kelistrikan.

Menurut Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim, proses pembenahan akan diawali dengan penerapan seleksi ketat untuk posisi manajemen dan jabatan kunci lainnya.

“Kami akan memastikan bahwa hanya profesional yang memiliki kapabilitas dan rekam jejak baik yang akan menduduki posisi tersebut, tanpa adanya pertimbangan kedekatan politik,” tegas Husni, Kamis (29/5/2025).

Politisi ini juga menyoroti praktik pengangkatan pejabat Perusda berdasarkan politik balas jasa yang selama ini kerap terjadi. Ia menegaskan bahwa penempatan sumber daya manusia di perusahaan milik daerah harus bebas dari pengaruh kekuasaan politik, termasuk tekanan dari pejabat tinggi daerah seperti gubernur maupun wakil gubernur.

“Perusda harus dikelola secara independen oleh para profesional sejati, bukan ‘orang gubernur’ atau ‘orang wakil gubernur’. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Melalui revitalisasi ini, DPRD berharap Perusda dapat menjadi pilar ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan. (ADV DPRD KALTIM/Raf)