DPRD Samarinda Desak Pengawasan Ketat Jajanan Sekolah, Anhar: “Ini Bukan Cuma Soal Halal, Tapi Kesehatan Anak”

TEKAPEKALTIM — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti lemahnya pengawasan terhadap jajanan anak di sekolah. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, anggota dewan Anhar menegaskan perlunya langkah konkret untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan bagi anak-anak.

Menurut Anhar, maraknya jajanan instan dan makanan tidak sehat di lingkungan sekolah sudah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Ia menilai, upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal.

“Ini bukan cuma soal halal, tapi soal kesehatan anak-anak kita. Di lapangan, banyak jajanan seperti cilok atau makanan berpengawet yang dijual bebas tanpa pengawasan,” tegasnya dalam hearing di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (7/10/2025).

Ia juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antarinstansi berjalan dalam melakukan pengawasan. Tanpa sinergi dan basis data yang jelas, kata Anhar, potensi pelanggaran akan terus berulang.

“Apakah koordinasinya sudah berjalan baik? Karena sampai sekarang kita tidak punya data tentang penjual jajanan yang tidak sehat. Kalau sudah jadi fenomena dan menjamur seperti ini, tentu berbahaya,” ujarnya.

Selain itu, Anhar menyoroti masih ditemukannya produk kadaluarsa dan makanan tidak layak konsumsi yang beredar bebas di sekolah. Ia menilai, lemahnya kontrol lapangan menjadi penyebab utama kondisi tersebut terus terjadi.

“Wajar kalau masih banyak produk kadaluarsa ditemukan, karena pengawasannya belum konsisten. Harusnya dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya pada momen tertentu,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, Anhar mendorong Dinkes dan BPOM untuk meningkatkan sosialisasi serta edukasi publik tentang pentingnya makanan sehat dan halal bagi anak. Menurutnya, kampanye tersebut harus dimulai dari lingkungan sekolah agar membentuk kebiasaan sejak dini.

“Saya harap ada kampanye ke sekolah-sekolah, bahkan melalui media, supaya anak-anak dan orang tua tahu bahaya jajanan yang tidak sehat,” ujarnya.

Di akhir rapat, Anhar memastikan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal isu keamanan pangan di sekolah. Ia menegaskan, perlindungan terhadap anak-anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya wacana.

“Masalah ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jadi harus ada tindakan nyata, bukan hanya pembahasan,” tutupnya.(Adv/dprdsamarinda)