Ekti Imanuel Soroti Krisis Air Bersih yang Masih Dialami Warga Mahakam Ulu

TEKAPEKALTIM – Di tengah pembangunan masif yang berlangsung di Kalimantan Timur, ironi masih menyelimuti salah satu kabupaten terjauh di provinsi ini, Mahakam Ulu.

Warga di banyak kampung masih harus bertahan hidup dengan keterbatasan akses air bersih. Tidak adanya jaringan distribusi air perpipaan membuat masyarakat menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada sungai, mata air alam, dan tadahan hujan yang belum tentu aman untuk dikonsumsi.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, yang menyebut persoalan air bersih di Mahakam Ulu sebagai salah satu bentuk nyata ketimpangan layanan dasar yang belum ditangani secara serius.

“Air bersih bukan kemewahan. Ini hak dasar setiap warga negara, tak peduli mereka tinggal di pusat kota atau di perbatasan,” tegas Ekti saat ditemui usai pertemuan internal di Samarinda, Sabtu (14/6/2025).

Ekti menjelaskan bahwa topografi Mahakam Ulu yang berbukit dan berjauhan dari pusat distribusi air memang menjadi tantangan tersendiri.

Namun, ia menekankan bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan untuk terus menunda pembangunan sistem penyediaan air bersih yang layak.

“Wilayah kami memang sulit dijangkau. Tapi kalau pembangunan hanya difokuskan pada daerah yang mudah diakses, maka keadilan sosial hanya akan jadi slogan. Kami di DPRD tidak bisa diam melihat ketimpangan ini terus berlangsung,” ujarnya.

Hingga saat ini, sebagian besar kampung di Mahakam Ulu belum terlayani jaringan PDAM. Di sisi lain, alternatif sistem air bersih berbasis komunitas seperti sumur bor, tampungan hujan, atau filtrasi sungai belum berjalan optimal karena keterbatasan dana dan minimnya pendampingan teknis.

Akibatnya, banyak warga terpaksa menggunakan air sungai untuk memasak, mandi, dan mencuci, bahkan di musim kemarau ketika debit air menurun dan kualitas air memburuk. Beberapa kampung harus menunggu hujan untuk menampung air, atau berjalan jauh untuk mencari sumber air bersih dari alam.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Risiko kesehatan tinggi, apalagi bagi anak-anak. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan,” kata Ekti.

Ia mendesak agar pemerintah provinsi segera menetapkan Mahakam Ulu sebagai kawasan prioritas dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya air bersih.

Ekti menilai, dengan status Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), seharusnya tidak ada lagi wilayah yang tertinggal secara ekstrem dalam hal akses kebutuhan pokok.

Menurut Ekti, DPRD Kalimantan Timur akan terus mendorong agar penyediaan air bersih di Mahulu masuk dalam pembahasan prioritas anggaran tahun mendatang.

Ia juga membuka peluang kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga donor atau swasta, untuk mempercepat realisasi proyek air bersih berbasis lokal.

“Ini saatnya pemerintah hadir secara utuh di Mahakam Ulu. Bukan hanya kunjungan simbolik, tapi lewat kebijakan nyata. Warga di sana juga punya hak yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)