Firnadi Dorong Kolaborasi Pemprov, Kabupaten dan BUMD untuk Sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

TEKAPEKALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menekankan pentingnya membangun tata kelola pengelolaan sampah yang kolaboratif dan berorientasi jangka panjang.

Menurutnya, agar pengolahan limbah berjalan efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksana teknis.

Firnadi menyebut bahwa inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membangun fasilitas pengolahan sampah di setiap daerah perlu didukung oleh skema pendanaan yang realistis.

Mengingat kewenangan pengelolaan sampah berada di pemerintah kabupaten/kota, ia menilai *skema bantuan keuangan (bankeu)mdari provinsi bisa menjadi jalur paling memungkinkan.

“Pemprov tidak punya kewenangan langsung mengelola kawasan kabupaten/kota, jadi pendekatannya harus melalui kerja sama. Bisa lewat bankeu, atau Pemprov yang bangun fasilitasnya lalu dikelola oleh kabupaten dan kota,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembagian peran yang jelas antara pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial. Kabupaten/kota bisa bertanggung jawab dalam penyediaan lahan dan distribusi sampah, sementara pembangunan dan pengelolaan teknis dapat ditangani oleh Pemprov atau melalui kemitraan dengan BUMD.

“Kalau semua daerah menunggu anggaran masing-masing, ini tidak akan jalan. Tapi kalau Pemprov mulai lebih dulu, dan kota-kota mendukung dari sisi operasional, sistem ini bisa jalan secara bertahap dan efisien,” katanya.

Firnadi juga menyoroti potensi BUMD dalam menjalankan operasional pabrik pengolahan sampah. Dengan dukungan manajemen profesional dan standar layanan yang tepat, BUMD dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang modern dan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada kejelasan desain kelembagaan dan skema pembiayaan yang tidak memberatkan daerah, namun tetap menjamin keberlanjutan operasional.

“Pembangunan pabrik sampah itu bukan proyek jangka pendek. Maka harus dirancang dengan baik, termasuk siapa yang kelola, siapa yang biayai, dan bagaimana jaminan pasokan sampahnya,” tegas politisi PKS itu.

Menurut Firnadi, pengelolaan sampah yang modern hanya bisa tercapai jika didukung dengan kelembagaan yang kuat, perencanaan anggaran yang tepat, serta komitmen bersama antarlevel pemerintahan. (ADV DPRD KALTIM/Raf)