Kutim – Legislator Kutim Pandi Widiarto membeberkan Fraksi Demokrat mendapati ketimpangan signifikan antara belanja operasional yang lebih besar ketimbang belanja modal.
Pernyataan itu dia sampaikan mewakili Fraksi Demokrat dalam rapat Paripurna ke-20 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Rapat tersebut membahas Pandangan Umumnya Fraksi-Fraksi DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan APBD Kutim 2025
Ketua Fraksi Demokrat Kutim itu pun memaparkan beberapa catatan penting dalam Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Temuan ini, kata dia, menyoroti perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih maksimal oleh Pemda.
“Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan anggaran proyek multi-years,” katanya.
Penambahan anggaran tersebut dinilainya bisa mendukung pembangunan infrastruktur. Utamanya dalam program konektivitas antar setiap desa dan kecamatan di Kutim.
Pandi lebih jauh menekankan pentingnya transparansi penyusunan APBD Kutik. Dia bilang Fraksi Demokrat mengusulkan masyarakat diberi akses lebuh mudah agar dapat mengetahui bagaimana anggaran publik tersebut digelontorkan dan digunakan.
“Dan bagaimana hasil dari berbagai program yang dilaksanakan Pemda. Ini bertujuan agar publik dapat lebih memahami penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah,” terangnya.
Untuk itu Fraksi Demokrat berharap langkah-langkah Pemda mampu mempercepat kemajuan pembangunan daerah.
Tentu saja, tambah Pandi, hal itu dapat mewujudkan pemerintahan lebih efisien bertanggung jawab. (Adv)
Komentar