KUTIM – Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Kutim membahas Rancangan APBD 2025 dengan waktu yang sangat terbatas, hanya 6 hari sebelum batas akhir persetujuan.
Hal ini menjadi tantangan bagi anggota legislatif dalam melakukan kajian mendalam terhadap Rancangan APBD yang mencapai Rp11,151 triliun.
Meskipun secara ketentuan sudah sesuai perundang-undangan, waktu yang sempit ini berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan yang optimal.
Anggota Fraksi Golkar, Hasna, menyoroti hal ini dalam rapur ke-20 Kantor DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, pada Jumat (22/11/2024). Dia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pembahasan.
“Secara ketentuan sudah sesuai dengan perundang-undangan, namun tahapan waktu penyampaian, pembahasan serta persetujuan bersama rancangan APBD TA 2025 dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas, yakni 6 hari menjelang batas akhir persetujuan bersama,” ucapnya.
Dia menyampaikan pada Nota Penjelasan R-APBD 2025, sudah tergambar proyeksi APBD, yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp11,151 triliun.
Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp358,388 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp10,245 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp547,798 miliar
“Belanja daerah di targetkan sebesar Rp11,136 triliun, terdiri dari, belanja operasi sebesar Rp5,603 triliun, belanja modal sebesar Rp4,321 triliun,” katanya.
“Belanja tidak terduga sebesar Rp 20 miliar dan belanja transfer sebesar Rp1,191 triliun,” sambungnya.
Politisi Golkar itu lebih lanjut mengatakan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp0. Namun pada pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan Rp15 miliar.
Proyeksi pendapatan daerah yang menurun sebesar Rp1,9 triliun dibandingkan tahun 2024, dan penurunan belanja daerah sebesar Rp3,665 triliun, menuntut ketelitian dan perencanaan yang matang.
Tantangan ini sekaligus menjadi peluang untuk mendorong inovasi dalam proses penganggaran, memperbaiki sistem, dan meningkatkan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif agar APBD 2025 dapat dijalankan secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan pembangunan Kutim tetap berjalan optimal.
Keberhasilan pembahasan APBD dalam waktu singkat ini akan menjadi bukti nyata kemampuan DPRD Kutim dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. (Adv)
Komentar