Bontang — Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum
Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terhadap Raperda Kota Bontang tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A24, digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Sabtu (3/8/2024).
Dalam momen tersebut, Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan di DPRD Kota Bontang, melalui wakilnya, Maming, menyampaikan pandangan mereka mengenai Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Mereka menekankan perlunya mendalami dokumen-dokumen penting seperti Nota Pengantar Perubahan APBD 2024, Nota Keuangan APBD 2024, dan Draft Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2024.
“Menurut analisis Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, target Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2,77 triliun. Angka ini mencakup Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 296,33 miliar, Dana Transfer dari pusat sebesar Rp 2,46 triliun, dan Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 19,94 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, anggaran Belanja Daerah dalam Perubahan APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp 3,35 triliun. Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2,12 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,23 triliun, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 3,63 miliar.
“Maka itu, Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pemanfaatan anggaran tersebut agar masyarakat Bontang dapat merasakannya secara langsung. Transparansi dalam penggunaan anggaran dianggap penting oleh fraksi ini,” timpalnya.
Selain itu, Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya menyusun APBD dan perubahannya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara APBD murni dan APBD Perubahan serta menghindari pelanggaran peraturan di masa mendatang,” bebernya.
Lebih lanjut, fraksi ini mendesak pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran di Kota Bontang. Mereka melihat ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mereka berharap program-program pemerintah dapat direalisasikan dengan optimal.
“Dengan analisis mendalam dan harapan agar program-program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan berharap pemerintah Kota Bontang memperhatikan saran dan masukan Kami,” tandasnya (Adv)
Komentar