TEKAPEKALTIM — Dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Senin 27 November, Harun Al Rasyid menyampaikan hasil Resesnya.
Dalam laporannya, legislator PKS itu menjelaskan hasil Reses anggota DPRD Kaltim terkait dengan usulan di berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan.
Dalam kesempatan itu Harun menegaskan bahwa warga meminta kepada pemerintah agar dikerjakannya secara maksimal berbagai infrastruktur guna memberi kenyamanan untuk Bumi Etam.
“Kami menerima usulan masyarakat seperti infrastruktur, sebab ini sebagai sarana bagi masyarakat khususnya bagi angkutan umum, jadi perbaikan infrastruktur seperti jalan, ini diharapkan pihak terkait segera diselesaikan. Pada umumnya jalan menghubungkan desa dari desa yang lain dan jalan perkotaan,” ungkap Harun.
“Kemudian bidang pendidikan adalah modal dasar untuk mencerdaskan generasi bangsa, jadi pentingnya sarana dan prasarana untuk segera diselesaikan, baik renovasi maupun membangun beberapa gedung sekolah serta fasilitas kelengkapan di dalamnya,” tambah dia.
Ditambahkan Harun, Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera memberi perhatian kepada Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Agar mereka tidak lagi terkendala sehubungan dengan gaji. Hal itu ditegaskannya lantaran melihat kondisi keuangan Kaltim yang cukup besar untuk dunia pendidikan.
“Kami sampaikan pemerintah harus memberikan perhatian khusus guru PPPK, itu perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi keluhan kekurangan gaji atau tunjangan. Terlebih anggaran untuk sektor pendidikan dirasa saat ini cukup besar,” tegasnya.
Lebih jauh Harun meminta pemerintah agar lebih memikirkan lagi kendala dalam putusnya pendidikan generasi muda, dan memberi solusi secepatnya melalui alternatif formal.
“Kita meminta peran pemerintah terkait untuk memperhatikan anak-anak putus sekolah agar anak tersebut mendapatkan ijazah melalui kejar paket A, B dan C sebagai bekal masa depan mereka,” serunya.
“Kemudian sarana dan prasarana SMA, SMK, SMP, dan SD, baik renovasi gedung maupun pembangunan ruang belajar dan akses menuju sekolah,” tambahnya.
Tak lupa dirinya menyinggung laporan di bidang kesehatan mengenai permasalahan yang dijumpai seperti pelayanan kesehatan pada sosialisasi tentang kegunaan BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kami juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan baik infrastruktur jalan, akses, gedung Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan sampai di desa, kecamatan. Bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan,” pungkasnya. (adv/dprd)
Komentar