Iswandi Dorong Evaluasi Sistem Zonasi untuk Keadilan Pendidikan di Samarinda

SAMARINDA – Ketua Komis II DPRD Samarinda, Iswandi, berpendapat bahwa sistem zonasi dalam penerimaan murid baru (SPMB) perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan.

Ia menekankan bahwa sistem ini hanya akan efektif jika kualitas sekolah di seluruh Samarinda sudah merata.

Ia mengkritik bahwa kebijakan zonasi yang ada saat ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama jika sekolah unggulan hanya dapat diakses oleh mereka yang kebetulan tinggal di sekitarnya.

“Jika zonasi diterapkan tanpa pemerataan kualitas, maka siswa yang rumahnya jauh dari sekolah unggulan akan dirugikan. Sementara yang dekat, bisa saja tidak perlu berusaha lebih keras karena sudah memiliki peluang besar untuk diterima,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Iswandi menegaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil pemerintah sebelum menerapkan sistem zonasi yang lebih ketat adalah memastikan bahwa semua sekolah memiliki standar yang sama, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kurikulum.

“Pemerintah harus lebih dulu membenahi kualitas sekolah-sekolah agar tidak ada perbedaan signifikan antara satu sekolah dengan lainnya. Jangan sampai ada sekolah yang dianggap unggulan dan sekolah yang tertinggal,” tambahnya.

Sebagai solusi, Iswandi mengusulkan konsep “zonasi berkeadilan,” di mana kebijakan zonasi tetap berjalan, tetapi dengan jaminan bahwa seluruh sekolah memiliki kualitas yang setara.

Dengan demikian, setiap siswa, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan mutu pendidikan di Samarinda, sehingga sistem zonasi yang diterapkan benar-benar bisa menjadi solusi, bukan malah memperburuk kesenjangan pendidikan.(adv)