Kebijakan Satu Arah di Abul Hasan Dikeluhkan, DPRD Samarinda Minta Warga Pahami Tujuan Pengaturan Lalu Lintas

TEKAPEKALTIM — Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan menuai reaksi dari warga dan pelaku usaha sekitar. Mereka mengeluhkan penurunan omzet sejak diberlakukannya aturan tersebut karena akses menuju lokasi usaha menjadi terbatas.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Sutrisno, menilai protes yang muncul merupakan hal wajar dalam proses penataan kota. Ia menyebut dinamika semacam ini tidak terhindarkan, terutama di daerah yang sedang berkembang menuju kota metropolitan.

“Kalau berbicara parkir dan lalu lintas, saya yakin Dishub bekerja berdasarkan aturan dan kajian yang jelas. Tapi masyarakat melihatnya dari sisi untung rugi. Kalau tidak untung, pasti protes. Itu hal yang wajar,” ujar Sutrisno.

Menurutnya, penerapan SSA dilakukan bukan tanpa alasan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurai kemacetan di kawasan padat dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Namun, ia memahami bahwa masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola baru.

“Dishub menerapkan SSA untuk pengendalian lalu lintas supaya tidak macet, tapi begitu diterapkan, di masyarakat pasti ada gejolak,” tambahnya.

Sutrisno juga menyoroti masalah lain di kawasan tersebut, yakni minimnya lahan parkir. Ia menjelaskan bahwa meskipun Jalan Abul Hasan telah diperlebar, persoalan parkir tetap menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha.

“Yang punya usaha di sana pun tidak punya tempat parkir, bahkan untuk parkir sendiri sulit,” ujarnya.

Meski menuai penolakan sebagian warga, Sutrisno optimistis kebijakan SSA tidak sepenuhnya ditentang. Ia menilai sebagian masyarakat justru memahami bahwa langkah ini dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di pusat kota.

“Saya yakin di Abul Hasan tidak semua menentang kebijakan ini,” pungkasnya.(Adv/dprdsamarinda)