KUTIM – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Syaful Bakhri, sayangkan pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi namun fasilitas di beberapa sektor belum dimaksimalkan.
Salah satunya, kata Legislator Partaj Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sektor kesehatan di Kutai Timur masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas.
Anggota Komisi D yang menaungi bidang kesehatan dalam komisinya itu, menyebut hal paling menonjol dalam masalah kesehatan di Kutim adalah minimnya jumlah dokter dan fasilitas kesehatan lainnya.
“Padahal penting sekali ada tenaga medis yang kompeten sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Syaiful, saat ditemui Jumat (8/11/2024).
Ia menyebut, pihaknya akan mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Kalau bicara kesehatan, tentunya pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, kata dia, semua harapan masyarakat terkait fasilitas kesehatan akan menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran melalui Banggar.
“Setelah kami selesai dari pembahasan Banggar, kami akan mengkaji lebih detail apa yang menjadi harapan masyarakat Kutai Timur terkait kesehatan. Aspirasi ini akan kami masukkan dalam prioritas anggaran kesehatan tahun mendatang,” terangnya.
Dia menambahkan, fokus utama anggaran kesehatan kali ini adalah untuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan peralatan kesehatan yang memadai.
“Rencananya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kecamatan mana saja yang harus diprioritaskan,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, penting juga meningkatkan kualitas layanan dengan menambah tenaga dokter spesialis di setiap kecamatan.
“Kondisi penyakit yang dialami masyarakat kita kan beragam, jadi dokter spesialis juga menjadi kebutuhan yang mendesak,” pungkasya. (Adv)
Komentar