Komisi IV DPRD Kaltim Serukan Perpisahan Sekolah Tanpa Beban Biaya

TEKAPEKALTIM – Isu kesenjangan ekonomi kembali menjadi perhatian dalam dunia pendidikan, khususnya menjelang momen kelulusan siswa. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyerukan agar setiap sekolah menahan diri dari menggelar acara perpisahan yang berpotensi memberatkan wali murid secara finansial.

Seruan ini muncul sebagai tindak lanjut atas surat edaran dari pemerintah pusat yang melarang pungutan biaya serta penyelenggaraan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah. Sekolah diminta untuk tidak memaksakan konsep acara yang mewah, demi menjaga inklusivitas dan rasa kebersamaan di kalangan siswa.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara di hotel atau gedung mewah dapat menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi bagi sejumlah keluarga siswa.

“Banyak orang tua siswa yang harus berpikir dua kali ketika diminta iuran untuk acara perpisahan. Situasi ini bisa memicu ketimpangan dan perasaan terasing bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” ungkapnya, Kamia (1/05/2025).

Menurutnya, esensi dari perpisahan sekolah terletak pada nilai-nilai keakraban dan penghargaan terhadap masa belajar, bukan pada tempat atau kemegahan acara.

Ia pun mendorong agar perayaan kelulusan dilangsungkan di lingkungan sekolah dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia.

Darlis menuturkan pengalamannya sebagai Ketua Komite di SMA Negeri 4 Samarinda, di mana pihak sekolah sempat merancang perpisahan di sebuah hotel dan bahkan telah mengumpulkan dana dari wali murid.

Namun, begitu menerima surat edaran, rencana tersebut dibatalkan. Dana yang terlanjur dikumpulkan dikembalikan, kecuali untuk kebutuhan teknis seperti medali dan pelatihan pertunjukan.

“Yang penting anak-anak tetap merasakan momen itu, walaupun sederhana. Mereka sudah latihan menari, sudah ada seragam, jadi kami tetap adakan di sekolah dengan pengaturan baru,” jelas Darlis.

Guna mendukung keberlangsungan acara tanpa menimbulkan beban tambahan, pihak sekolah juga menggandeng para alumni untuk membantu pendanaan. Upaya ini membuktikan bahwa kolaborasi bisa menjadi solusi dalam menciptakan perpisahan yang berkesan dan merata bagi semua pihak.

Penegasan ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai cerminan empati terhadap kondisi sosial di tengah masyarakat.

DPRD Kaltim berharap langkah ini menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain agar lebih peka dan bijak dalam mengemas momen kelulusan, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan rasa hormat terhadap semua latar belakang ekonomi siswa. *Raf (ADV DPRD KALTIM)