TEKAPEKALTIM – Program bantuan bedah rumah belakangan ini giat di gencarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Namun sayangnya beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran dan kesalahan, seperti terdapat beberapa penerima manfaat program ini adalah rumah indekos. Padahal aturan mewajibkan program diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah.
Lantaran itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta agar pemerintah memastikan penerima manfaat dari program bedah rumah di Bontang betul-betul melalui seleksi yang ketat.
“Jadi yang menerima itu merupakan tempat kos. Ada itu di Berbas Pantai salah satunya,” kata politisi Partai Nasdem ini, Kamis (7/12).
Modus yang ia terima, kata pria yang akrab disapa BW itu, mengatakan, saat proses pendataan penerima telah sesuai dengan kriteria. Namun saat pelaksanaan ternyata rumah sewa. “Bagaimana kok bisa lolos persyaratan kalau seperti itu?,” cecarnya.
BW menegaskan data yang diajukan oleh pengurus RT ini mesti dilakukan verifikasi lapangan. Tim yang melakukan verifikasi juga harus dari unsur lainnya.
“Sehingga bisa melakukan penapisan terkait kriteria penerima bantuan. Setelah itu hasil penapisan kembali diumumkan ke pengurus RT,” tegasnya
“Jika skema yang dipakai demikian maka akan diketahui mana bangunan yang disewakan atau tidak,” ujar BW.
Diketahui program bedah rumah ini bersumber dari APBD Bontang. Bentuknya penerima bantuan akan membeli material dan dilakukan perbaikan huniannya. Aspek yang dibedah yakni atap, dinding, dan lantai. (Adv/Dprdbontang)
Komentar