TEKAPEKALTIM — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) resmi melaunching 22 Desa Antikorupsi se-Indonesia tahun 2023, yang penilaiannya dilakukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI bekerja sama KPK RI.
Sekda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengemukakan program Desa Antikorupsi ini menunjukkan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya wajib dilaksanakan di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat desa.
“Jadi, pencegahan tindak korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota saja, tapi juga di tingkat desa,” ucap Sri Wahyuni usai launching Desa Antikorupsi Tahun 2023, di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (28/11).
Sekda Sri mengatakan bahwa belajar dari Desa Tengin Baru, maka dapat dilihat apa indikator kriterianya, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dilakukan atau upaya apa yang perlu dilaksanakan.
Karena itu, Pemprov Kaltim merasa yakin dan percaya, ke depan pembinaan dan pendampingan masyarakat di pemerintahan desa dapat berjalan baik.
“Memang masih ada desa yang melakukan penyimpangan di Indonesia. Tapi, alhamdulillah di Kaltim bisa dicegah. Karena, antikorupsi itu bagian dari alamiah. Yakni, kita melakukan sesuatu harus dengan ketentuan,” imbuhnya
“Jika (gerakan) antikorupsi dilakukan, maka terbuka ruang masyarakat bersama-sama untuk melakukan antisipasi tindakan korupsi,” tambah Sri.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Mardiana menjelaskan, Desa Anti Korupsi bukan berarti hanya kepala desa yang anti korupsi, tetapi bagaimana seluruh masyarakat ikut terlibat dalam mendukung pencegahan hingga pemberantasan korupsi.
“Terutama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan masyarakat terlibat,” tegasnya.
Diketahui, pada tahun 2022, di Benua Etam terdapat Desa Antikorupsi, Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam pertemuan itu, hadir Staf Ahli Kemendes RI Bito Wikantosa, pejabat Kemenkeu dan Kemendagri, perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi. (agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar