Pasca PSU Mahulu, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Daerah Tingkatkan Transparansi dan Sinergi

TEKAPEKALTIM –Usai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) yang digelar serentak pada Sabtu, 24 Mei 2025 , perhatian kini beralih pada komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya langkah serius dari Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk memperbaiki pola komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi demi percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran program-program strategis provinsi ke Mahulu karena lemahnya koordinasi di tingkat kabupaten. Ia mencontohkan, bantuan pertanian dari provinsi kerap tidak terserap maksimal akibat kurangnya kesiapan birokrasi di daerah.

“Tanpa respons aktif dan kesiapan dari pemerintah kabupaten, kami di provinsi akan kesulitan membantu. Banyak program yang mandek bukan karena tidak ada dukungan, tapi karena kurangnya komunikasi,” ujar Ekti saat ditemui di Samarinda, Selasa (27/5/2025).

Pelaksanaan PSU sendiri merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pengulangan pemungutan suara di seluruh TPS di Mahulu, menyusul ditemukannya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilkada sebelumnya. Tiga pasangan calon bertarung dalam PSU, termasuk satu pasangan baru yang menggantikan peserta yang sebelumnya didiskualifikasi.

Bagi Ekti, PSU seharusnya menjadi titik balik bagi Mahulu, tidak hanya dalam aspek demokrasi, tetapi juga sebagai momen untuk membenahi relasi pemerintahan. Ia berharap agar pemimpin daerah yang terpilih mampu membuka diri terhadap sinergi antarpemerintah.

“Ini bukan sekadar momentum politik, tapi kesempatan untuk memperbaiki sistem. Mahulu tidak bisa lagi berjalan sendiri jika ingin mengejar ketertinggalan,” katanya.

Secara geografis, Mahulu termasuk wilayah paling terpencil di Kaltim, dengan tantangan pembangunan yang kompleks. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini masih di bawah rata-rata provinsi, dan akses terhadap infrastruktur dasar masih minim.

Ekti menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terbuka untuk mendukung penuh Mahulu, selama ada kemauan dan kesiapan dari pemerintah daerah untuk bekerja sama secara fungsional dan terbuka.

“Sinergi itu bukan hanya soal anggaran, tapi komitmen bersama untuk menata daerah. Kami butuh pemerintah kabupaten yang aktif, bukan pasif,” tegasnya.

DPRD Kaltim mengajak jajaran Pemkab Mahulu menjadikan fase pasca-PSU sebagai momentum konsolidasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan terhubung dengan kebijakan pembangunan lintas level.

“Kalau ingin perubahan nyata, Mahulu harus membuka diri. Tanpa komunikasi yang baik, pembangunan akan selalu tersendat dan tidak menyentuh akar kebutuhan masyarakat,” tutup Ekti. (ADV DPRD KALTIM/Raf)