KUTIM – Jelang penghujung tahun, banyak organisasi perangkat daerah menggelar kegiatan di luar daerah, seperti bimbingan teknis (Bimtek).
Hal ini menimbulkan perhatian dari beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, termasuk Yan.
Ia menilai bahwa kurangnya sarana yang memadai untuk mengakomodir kegiatan OPD merupakan imbas dari Kutai Timur yang kurang memiliki infrastruktur yang memadai.
Karena kondisi ini, pada akhirnya banyak OPD yang menggelar bimtek di luar daerah.
Yan menyoroti, banyaknya gedung yang ada di Kutim namun tidak terurus dengan baik.
“Gedung-gedung kita kan sebenarnya banyak hanya saja tidak terurus, mana mau pemerintah ke sana kumuh begitu. Tentu mereka pergi cari yang nyaman,” kata Yan, kepada awak media Jumat (1/11/2024) kemarin.
Dia juga menyayangkan bahwa gedung milik pemerintah yang kini tidak terurus dibangun dengan dana yang tidak sedikit.
Akibatnya, ketika pemerintah ingin menyelenggarakan bimtek atau kegiatan, maka harus kembali mengeluarkan biaya yang lebih.
Yan mengakui, bahwa pihaknya memang kurang maksimal dalam hal pengawasan terhadap komisi yang menaungi aset di Kutim.
“Ini adalah salah satu kelemahan DPRD terkait komisi yang membidangi aset, tapi saya lihat DPRD juga sudah menegur pemerintah bagaimana dengan gedung ini dan itu dan itu bisa dibilang sebagai bentuk pengawasan kita, meskipun memang kurang maksimal,” ungkap Yan.
Namun, dia berharap bahwa kesadaran untuk memfungsikan kembali bangunan-bangunan tersebut dapat meningkat, tidak hanya saat momen pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun seterusnya. (Adv)
Komentar