Pj Gubernur Akmal Malik Umumkan Upah Minimum Kabupaten Kota di Benua Etam, Tertinggi Berau

TEKAPEKALTIM — Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kaltim untuk tahun 2024 dalam sebuah konferensi pers di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Kamis (30/11).

Menurutnya, penetapan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI itu mengatakan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024,” jelasnya.

Dalam pengumuman tersebut, beberapa poin utama mencakup: pertama, UMK Samarinda Tahun 2024 naik sebesar Rp.3.497.124,13 atau 5,04% dari tahun sebelumnya.

Kedua, UMK Balikpapan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.475.595 atau 4,55%. Ketiga, UMK Bontang Tahun 2024 naik menjadi Rp.3.549.307,67 atau 3,81%.

Keempat, UMK Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.3.536.506,28 atau naik 4,18%. Kelima, UMK Kutai Timur Tahun 2024 mencapai Rp.3.515.324 atau kenaikan 4,74%.

Keenam, UMK Kutai Barat Tahun 2024 sebesar Rp.3.711.017,82, naik 4,50%. Ketujuh, UMK Paser 2024 meningkat menjadi Rp.3.372.362 atau 3,40%.

Kedelapan, UMK Penajam Paser Utara Tahun 2024 sebesar Rp.3.715.817,74 atau naik 4,35%. Terakhir, kesembilan UMK Berau Tahun 2024 mencapai Rp.3.832.297 atau kenaikan 4,26%.

Dalam kesempatan itu, Akmal Malik menegaskan bahwa upah minimum tersebut berlaku mulai 1 Januari 2024. Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun bisa mendapatkan upah lebih besar sesuai dengan kualifikasi tertentu.

Sementara, bagi yang telah bekerja selama 1 tahun atau lebih, akan mengikuti Struktur dan Skala Upah yang berlaku.

“Salinan Keputusan Gubernur dan Pengumuman Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 akan disampaikan kepada Bupati/Wali kota Se-Kalimantan Timur untuk dapat disebarluaskan di wilayahnya masing-masing,” tutup Akmal Malik. (agu/adv/diskominfokaltim)