Reza Fachlevi Soroti Ketimpangan Pembangunan Meski Kaltim Catat PDRB Tertinggi di Kalimantan

TEKAPEKALTIM – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan diri sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Pulau Kalimantan. Namun, pencapaian ekonomi ini dinilai belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menyentuh banyak wilayah dan lapisan masyarakat, khususnya yang berada di luar pusat-pusat kota.

“PDRB kita tinggi, tapi angka kemiskinan juga masih tinggi. Artinya, pertumbuhan belum inklusif dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling rentan,” ujar Reza, Sabtu (14/6/2025).

Menurutnya, aktivitas ekonomi di Kaltim masih terfokus di lima wilayah utama, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.

Sementara daerah seperti Mahakam Ulu serta kawasan pedalaman lainnya masih tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Ia mengingatkan bahwa ketimpangan antarwilayah bisa menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial jika tidak segera diatasi melalui kebijakan yang lebih merata dan berpihak pada kawasan terpinggirkan.

“Pemerataan pembangunan harus jadi prioritas. Tanpa itu, kesenjangan akan terus melebar dan keadilan sosial hanya jadi slogan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Reza juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap sektor-sektor produktif rakyat seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sektor-sektor ini memiliki kontribusi nyata terhadap penghidupan masyarakat di luar kota, namun belum mendapat dukungan memadai dalam arah pembangunan ekonomi daerah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka makro, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang hidup di kawasan nonperkotaan.

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada proyek besar di kota saja. Pemerintah harus mulai membangun ekonomi rakyat di sektor yang selama ini dilupakan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)