Reza Fachlevi Soroti Lemahnya Reformasi Birokrasi dan Mendesak Pemerataan Infrastruktur di Kaltim

TEKAPEKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kaltim, yang dinilai berkontribusi pada stagnasi pembangunan dan kesenjangan wilayah.

Menurutnya, peta jalan reformasi yang saat ini dijalankan pemerintah belum menyentuh akar persoalan struktural, bahkan indikator kinerjanya menunjukkan penurunan.

“Indeks reformasi birokrasi kita mengalami penurunan. Ini sinyal bahwa pembenahan sistem pemerintahan belum berjalan maksimal,” ujar Reza, Sabtu (14/6/25).

Ia menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi seharusnya tercermin dalam kecepatan dan keadilan distribusi pembangunan di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: pembangunan masih banyak terpusat di kawasan kota dan pusat ekonomi utama.

Lebih lanjut, akar dari kesenjangan sosial di Kaltim bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga lemahnya tata kelola birokrasi yang belum mampu menggerakkan pembangunan secara merata.

Ia menyebut, salah satu langkah awal yang harus ditempuh adalah memastikan pemerataan infrastruktur dasar di seluruh pelosok daerah.

“Pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, hingga sarana pengendalian banjir tidak boleh hanya fokus di wilayah pertumbuhan. Daerah-daerah pinggiran juga punya hak yang sama untuk berkembang,” tegasnya.

Reza menekankan bahwa infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama untuk membuka akses layanan publik, menumbuhkan ekonomi lokal, dan menurunkan kemiskinan. Ketimpangan yang dibiarkan, kata dia, hanya akan memperlebar jurang sosial dan menciptakan ketidakadilan antarwilayah.

“Tanpa pemerataan, kita bukan hanya bicara soal pembangunan yang lambat, tapi juga soal keadilan sosial yang terabaikan,” imbuhnya.

Ia pun menyerukan agar isu ketimpangan menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, khususnya dalam rancangan strategi daerah menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) dan integrasi kawasan penyangga di sekitarnya.

“Kita tidak bisa hanya membangun untuk pusat. Pemerataan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dan itu harus dimulai dari birokrasi yang berfungsi, bukan yang tersandera sistem lama,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)