Reza Sebut Status Penyangga IKN Buka Peluang Perbaiki Ketimpangan Sosial di Kaltim

TEKAPEKALTIM – Penetapan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah lama menjadi tantangan utama di wilayah ini. Demikian diungkapkan anggota DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi.

Menurut Reza, pembangunan besar-besaran yang tengah berlangsung harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan infrastruktur fisik semata, melainkan juga pada upaya memperluas akses layanan dasar yang selama ini belum merata, seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta jaminan sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal.

“Momentum penyangga IKN adalah peluang emas untuk menjawab persoalan kesenjangan yang selama ini ada di Kaltim. Investasi dan program nasional harus dirancang agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di pinggiran pembangunan,” ucap Reza.

Reza menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau kemajuan fisik, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Ia menekankan perlunya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar program-program pembangunan dapat terintegrasi dengan baik dan tepat sasaran.

“Selama ini, fokus pembangunan kerap terpusat di kota-kota besar atau kawasan strategis, sehingga meninggalkan wilayah-wilayah lain yang justru membutuhkan perhatian lebih,” katanya.

“Dengan adanya posisi Kaltim sebagai penyangga IKN, ini adalah kesempatan untuk mengubah pola tersebut dan memastikan semua daerah mendapatkan perhatian yang setara,” tambahnya.

Lebih jauh, Reza berharap agar pengalokasian anggaran serta pengembangan infrastruktur sosial diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

Sebab, pendidikan yang merata, akses kesehatan yang mudah dijangkau, serta jaminan sosial yang memadai harus menjadi prioritas utama.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi membangun sumber daya manusia yang tangguh dan sejahtera. Dengan demikian, Kaltim dapat tumbuh tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai wilayah yang inklusif dan berkeadilan sosial,” pungkas Reza. (ADV DPRD KALTIM/Raf)