Sertifikasi Guru Kaltim Tak Merata, Anggota DPRD Desak Pemerataan Manfaat

TEKAPEKALTIM –Program sertifikasi guru yang telah diluncurkan lebih dari satu dekade lalu, ternyata masih menyisakan permasalahan besar di Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa meskipun sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kenyataannya program tersebut belum memberikan dampak yang merata, khususnya bagi para pendidik yang bertugas di wilayah terpencil.

“Program sertifikasi seharusnya menjadi langkah konkret untuk menghargai dan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, di lapangan, banyak guru yang mengajar di daerah pelosok masih belum merasakan manfaatnya,” ujar Salehuddin, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, meski kebijakan ini sudah berlangsung cukup lama, distribusi manfaat yang dijanjikan belum tercapai dengan baik. Banyak guru yang terabaikan, terutama mereka yang bertugas di kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan, yang sering kali menghadapi keterbatasan fasilitas dan tantangan administratif yang rumit.

“Ketimpangan ini tidak hanya soal gaji, tetapi juga pengakuan profesional yang seharusnya mereka terima. Guru di daerah terpencil seringkali bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan. Sertifikasi yang diharapkan menjadi solusi malah menjadi masalah,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan ini adalah koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun tujuan dari sertifikasi adalah untuk meratakan kesejahteraan dan kualitas pengajaran, kenyataannya, banyak guru di daerah-daerah tertentu masih terabaikan dalam pelaksanaannya.

Salehuddin juga menekankan pentingnya adanya pembaruan dalam sistem sertifikasi untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat yang merata.

Ia mengusulkan agar pemerataan akses sertifikasi menjadi fokus utama, dengan memperbaiki sistem distribusi dan memberikan perhatian khusus pada guru-guru yang bekerja di daerah yang jarang mendapatkan perhatian.

“Evaluasi menyeluruh terhadap sistem sertifikasi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau seluruh guru di Kaltim, tanpa kecuali. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan,” tegas Salehuddin.

DPRD Kaltim berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program sertifikasi guru. Dengan langkah yang tepat, diharapkan kesejahteraan guru di daerah terpencil dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh wilayah Kaltim. (Raf/Adv Dprd Kaltim).