Sri Puji Astuti Desak Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan Anak di Kaltim
TEKAPEKALTIM – Kasus kekerasan terhadap anak yang terus berulang di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia menilai lemahnya sistem perlindungan anak disebabkan oleh kurangnya peran aktif pemerintah dalam memperkuat dua pilar utama, yakni keluarga dan sekolah.
Menurut Puji, keluarga sering kali dibiarkan menghadapi persoalan pengasuhan sendiri tanpa bimbingan yang memadai. Sementara itu, sekolah justru lebih banyak dibebani target akademik, sehingga pendidikan karakter kerap terabaikan.
“Keluarga sering dibiarkan jalan sendiri tanpa bekal parenting yang memadai. Sementara sekolah terbebani target akademik, sehingga pendidikan karakter terabaikan. Pemerintah di mana? Seharusnya hadir menguatkan dua pilar utama ini,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Ia juga menyoroti meningkatnya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah sebagai bukti nyata lemahnya sistem perlindungan anak. Menurutnya, tanpa sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, anak-anak akan terus berada dalam situasi rentan dan berisiko mengalami trauma jangka panjang.
“Anak-anak ini generasi penerus, bukan sekadar angka statistik. Kalau dari kecil mereka sudah terluka, bagaimana kita bisa berharap mereka tumbuh menjadi pribadi tangguh?” ucapnya.
Puji mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat program pendidikan keluarga, termasuk pelatihan parenting dan pembinaan psikologis bagi orang tua. Ia juga meminta agar pengawasan di lingkungan sekolah diperketat, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan perundungan.
Selain itu, Puji mengingatkan agar berbagai program ramah anak tidak hanya sebatas seremoni atau laporan administratif. Ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata di lapangan.
“Selama ini banyak program bagus hanya berhenti di atas kertas. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar laporan,” tegasnya.
Puji berharap komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat melahirkan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara utuh — baik secara emosional, sosial, maupun akademik.(Adv/dprdsamarinda)
Tinggalkan Balasan