oleh

Suarakan Pembangunan Sekolah dan Payung Hukum Guru Swasta di Bontang, Raking : Minim Perhatian Pemerintah

TEKAPEKALTIM – Minimnya ruang kelas bagi sarana pendidikan di beberapa sekolah menengah pertama (SMP) di Bontang membuat Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Raking angkat suara.

Raking menjelaskan kurangnya ruang kelas pada beberapa sekolah di Bontang mengharuskan pelajar berbagi ruangan untuk aktivitas belajar mengajar. Seperti kelas dibagi pagi dan siang.

“Dampak dari pembagian jadwal kelas banyak dikeluhkan orang tua murid. Sebab, anak mereka tak fokus belajar karena jadwal istirahat dan jam pelajaran tak tertib,” kata Raking kepada awak media beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu dirinya meminta agar pemerintah menuntaskan pembangunan gedung SMP Negeri di Bontang, khususnya SMP Negeri 1 dan 2.

“SMP Negeri 1 dan SMP 2 itu diprioritaskan, karena kasihan anak sekolah kalau masuk belajar siang. Harusnya istirahat, tapi dituntut belajar,” ungkapnya.

Selain angkat bicara terkait prioritas pembangunan gedung sekolah, politisi Partai Gerindra ini juga giat menyuarakan kesejahteraan para guru swasta.

Menurutnya, Wali Kota harus menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait pemberian insentif bagi pengampu di sekolah-sekolah swasta. Dengan payung hukum yang jelas, implementasi di lapangan bisa berjalan teratur serta tertib administrasi.

“Ternyata memang belum ada Perwalinya. Sedangkan aturan teknis diatur dari Perwali. Ini untuk memberikan kepastian hukum saja,” pungkasnya. (Adv/Dprdbontang)

Komentar