TEKAPEKALTIM — Ramai sebaran isu terkait penolakan Ibu Kota Negara (IKN) yang bakal dipindahkan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Salah satu tokoh nasional pun dikabarkan menolak pemindahan tersebut. Adalah Anies Baswedan, selaku Calon Presiden (Capres) usungan partai Nasdem, PKB, dan PKS di perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam video yang beredar, ada indikasi dirinya tidak menyetujui pemindahan tersebut. Dia mengatakan, apabila pembangunan kota dilaksanakan di tengah hutan, jelas akan mewujudkan ketimpangan.
Menanggapi hal itu, salah satu legislator Benua Etam, Sutomo Jabir, menandaskan bahwa siapa pun yang kelak menjadi Presiden, IKN tetap dilanjutkan. Alasannya, IKN jelas sudah punya aturan.
“Siapa pun presidennya, IKN pasti lanjut karena sudah ada Undang-undangnya. Kalau Anies yang naik menurut saya bukan menggagalkan IKN, tapi menata pembangunannya,” ungkap Jabir saat dihubungi, Sabtu (25/11).
Legislator partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu amat yakin bahwa maksud Anies Baswedan bukan menolak pemindahan dan pembangunan IKN di Kaltim.
Namun, menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu khawatir bila pemindahan ibu kota nantinya tidak melahirkan kesejahteraan warga, khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan IKN.
“(Saya yakin pernyataan itu) supaya keberadaan IKN tidak menimbulkan kesenjangan baru. Jadi kemungkinan besar polanya aja yang berubah supaya lebih merata dampak positifnya kepada semua, terutama yang ada di sekitar IKN itu sendiri,” ungkap Jabir.
Saat ditanyai ulang terkait pernyataan Anies, “Bangun kota di tengah hutan, timbulkan ketimpangan baru”, anggota Komisi III DPRD Kaltim itu hanya bilang bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk kegelisahan Anies terhadap dampak IKN.
Karena diketahui, dalam kepemimpinan Anies, sangat jelas dampak positif yang diberikannya kepada warga, terutama di Jakarta.
Kebiasaan Anies untuk selalu melahirkan kebijakan populis, kata Jabir, jelas melahirkan kekhawatiran besar terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi di Kaltim di masa mendatang.
Karena itu, legislator Dapil Berau, Bontang dan Kutim itu menegaskan bahwa, untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, pembangunan IKN mesti dikawal dengan baik.
“Tapi saya yakin, makna (pernyataan Anies itu) bukan menolak, tapi mengantisipasi supaya pembangunannya ke depan tidak seperti yang dikhawatirkan,” pungkasnya. (*)
Komentar