TEKAPEKALTIM — Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengakui kinerja realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim memasuki pertengahan November 2023 mengalami kemajuan cukup signifikan.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” ucap Akmal Malik saat memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Kaltim Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11).
Dijelaskan Akmal, dari 12 OPD yang belum capai target serapan anggaran (kategori merah), jumlahnya dipastikan bakal berkurang.
Terkecuali beberapa OPD yang sebagian besar anggarannya belum terealisasi atau prognosanya berada di kisaran 63 persen hingga akhir tahun. “Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” tegas dia.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjenotda Kemendagri) itu pun mengingatkan jajaran Pemprov Kaltim untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, seperti sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Tiga komponen itu menurut dia, selama ini terjadi permasalahan, sehingga menghambat laju realisasi kegiatan dan program, pada gilirannya berdampak pada lambatnya serapan anggaran. “Masing-masing unik dan sangat kasuistik. Tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang.”
Akmal meyakini ragam upaya dan evaluasi intensif yang dilakukan mampu mengurangi bahkan menekan permasalahan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Dan kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” ungkap Akmal meyakinkan.
Untuk itu, dibantu Sekda Sri Wahyuni dan tim pembina OPD akan terus mendorong seluruh instansi agar secara konsisten mengajukan anggaran per triwulan agar tidak terjadi devisiasi.
Ditambahkannya, bakal diberlakukan punishment atau hukuman bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
“Sebaliknya dari punishment, bagi OPD yang sukses merealisasikan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan, maka mereka akan diberikan reward (hadiah),” katanya.
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tambah Akmal.
Namun, sang Birokrat itu tetap yakin evaluasi lebih intens akan mampu mendorong OPD berkinerja lebih baik, terutama dalam merealisasikan anggarannya.
“Optimis, serapan anggaran kita bisa dicapai tinggi. Asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata pelaksanaan urusan,” ungkapnya.
Sesuai hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progres fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 – 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD di bawah 59 persen (merah).
Rapat pimpinan ini dihadiri Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajuddin, para kepala dinas/badan dan kepala biro lingkup Setda Provinsi Kaltim, direktur rumah sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Adi Buhari, staf ahli/staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur. (agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar