Ayyub Tegaskan Rakyat Kaltim Harus Rasakan Langsung Hasil SDA

TEKAPEKALTIM– Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius DPRD. Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan SDA harus mengalami perombakan total agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya kekayaan alam daerah.

“Kekayaan alam ini milik rakyat Kaltim. Tidak adil kalau yang menikmati hanya perusahaan besar, sementara masyarakat lokal hidup di bawah garis sejahtera,” ujar Ayub, sapaan akrabnya, Kamis (8/5/2025).

Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan sumber daya alam menyoroti masih minimnya kontribusi riil dari sektor pertambangan dan energi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.

Ayub menilai kebijakan yang selama ini diambil lebih condong pada kepentingan investor dan belum memberi ruang cukup bagi pelibatan rakyat dalam sistem ekonomi daerah.

Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi antara daerah penghasil dengan pusat-pusat ekonomi, serta lambannya pemerataan infrastruktur penunjang kegiatan usaha rakyat seperti akses jalan, jaringan distribusi hasil bumi, dan permodalan koperasi.

“Jika kebijakan tidak segera dikoreksi, maka akan terus terjadi eksploitasi tanpa keseimbangan sosial. Yang dibutuhkan saat ini adalah distribusi manfaat yang lebih adil dan terstruktur,” jelasnya.

Ayub menegaskan bahwa Komisi II akan memperkuat perannya dalam mengawasi regulasi dan alokasi anggaran, serta mendorong program-program strategis yang berpihak pada pelaku ekonomi kecil dan masyarakat adat di wilayah penghasil SDA.

Ia juga menyerukan perlunya peraturan daerah yang mengatur keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam rantai produksi, dari hulu ke hilir.

“Jangan sampai rakyat hanya jadi buruh di tanahnya sendiri. Harus ada mekanisme yang memberi mereka kendali lebih besar,” tegasnya.

Harapannya, agar seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta, dapat membangun komitmen bersama menuju model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. *RAF (ADV DPRD KALTIM)